Provinsi Nusa Tenggara Timur

Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan salah satu dari 34 Provinsi di Indonesia yang berdiri pada tanggal 20 Desember 1958 berdasarkan Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 (Lembaran Negara RI Tahun 1958 Nomor 115) yang membentuk 3 (tiga) Daerah Tingkat I dalam Wilayah Propinsi Administratif Nusa Tenggara termasuk Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur yang meliputi Daerah Flores, Sumba, Timor dan Kepulauannya. Berdasarkan undang-undang No.69/ 1958 tentang pembentukan daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, maka daerah Swa tantra Tingkat I Nusa Tenggara Timur dibagi menjadi 12 Daerah Swatantra Tingkat II ( Monografi NTT, 1975, hal. 297). Adapun daerah swatantra tingkat II yang ada tersebut adalah : Sumba Barat, Sumba Timur, Manggarai, Angada, Ende, Sikka, Flores Timur, Alor, Kupang, Timo Tengah Selatan, Timor Tengah Utara dan Belu.

Dengan keluarnya Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Daswati I Nusa Tenggara Timur tertanggal 28 Februari 1962 No.Pem.66/1/2 yo tanggal 2 juli 1962 tentang pembentukan kecamatan di Daerah Swatantra Tingkat I Nusa Tenggara Timur, maka secara de facto mulai tanggal 1Juli 1962 swapraja-swapraja dihapuskan (Monografi NTT, Ibid, hal. 306). Sedangkan secara de jure baru mulai tanggal 1 September 1965 dengan berlakunya undang-undang no. 18 tahun 1965 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah. Pada saat itu juga sebutan Daerah Swatantra Tingkat I Nusa Tenggara Timur dirubah menjadi Provinsi Nusa Tenggara Timur, sedangkan Daerah Swatantra Tingkat II dirubah menjadi Kabupaten.

Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan Provinsi kepulauan yang mempunyai 1.192 pulau, di mana 432 pulau mempunyai nama dan 44 pulau berpenghuni. Luas wilayah 2.47.931,54 Km2 yang terdiri dari wilayah daratan seluas 47.931,54 Km2 dan wilayah lautan seluas 200.000 km2. Secara geografis terletak di sebelah Selatan Khatulistiwa pada posisi 80 -120 Lintang Selatan dan 1180 – 1250 Bujur Timur. NTT merupakan wilayah kepulauan yang disatukan Laut Sawu. Sebagai wilayah terdepan di Selatan Indonesia, posisinya sangat strategis karena berbatasan darat dengan Timor Leste (sebelah Timur) dan berbatasan laut dengan Australia (sebelah Selatan, Samudera Hindia/Lautan Indonesia). Sementara di sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Nusa Tenggara Barat dan sebelah Utara dengan Laut Flores.

Jumlah Penduduk di Provinsi NTT pada Tahun 2017 mencapai  5.287.302 jiwa dengan kepadatan mencapai 110 jiwa/km². Secara administratif wilayah NTT terbagi atas 21 Kabupaten dan satu Kota dengan sebaran wilayah administratif seperti disampaikan pada gambar berikut:

Kabupaten di Provinsi NTT

Secara geomorfologis Provinsi NTT mempunyai bentuk wilayah berbukit-bukit dan bergunung-gunung, dengan dataran-dataran yang sempit yang umumnya memanjang sepanjang pantai dan diapit oleh dataran tinggi atau perbukitan. Kondisi geomorfologi seperti pada gambar berikut. Secara topografis 48,78 persen atau sekitar 2.309.747 ha luas wilayah NTT mempunyai lahan dengan rentang ketinggian 100 – 500 m diatas permukaan laut (dpl). Sebagian kecil wilayah yaitu sebesar 3,65 persen memiliki ketinggian di atas 1.000 m. Dari sudut kemiringan lahan ada 38,07 persen luas lahan yang mempunyai kemiringan 15–40 persen, sedangkan lahan dengan kemiringan lebih dari 40 persen mencapai 35,46 persen dari keseluruhan luas wilayah. Dengan kondisi topografis tersebut, sistem produksi pertanian pada dataran rendah sangat terbatas baik untuk pertanian lahan basah maupun lahan kering.

Potensi sumberdaya alam untuk mendukung pembangunan ekonomi, infrastruktur, prasarana sosial dan pelayanan dasar. Luas perairan Provinsi NTT adalah sekitar 19.148.400 ha. Panjang garis pantai di seluruh wilayah Provinsi NTT adalah 5.700 Km dengan jumlah desa pantai 808 desa yang dihuni oleh penduduk di daerah pesisir sebanyak 1,3 Juta jiwa. Jumlah rumah tangga yang berusaha di sektor perikanan tangkap sebanyak 25.002 RTP dan sebanyak 37.267 RTP yang berusaha di sektor perikanan budidaya.

Wilayah perairan Provinsi NTT yang luas yang kewenangan pengelolaannya 0 – 12 Mil, memiliki keanekaragaman sepesies kharismatik dan langka serta ekosistem terumbu karang, mangrove dan lamun yang luas dengan ditunjang hamparan pasir putih yang indah merupakan elemen potensial dalam pengembangan pariwisata bahari dengan pendekatan kewilayahan melalui tourism estate akan menjadi penggerak utama (prime mover) kemajuan ekonomi NTT. Selain itu Potensi pengembangan pariwisata dengan pendekatan area yang mendukung the ring of beauty juga digiatkan pada lokasi antara lain:

  1. Kawasan pariwisata alam: TN-Komodo, TN-Kelimutu, TL-Tujuh Belas Pulau Riung, TL Teluk Maumere, TL-Teluk Kupang, Kawasan Pantai Nembrala, Kawasan Pantai Kolbano dan Kawasan Wisata Gunung Mutis;
  2. Kawasan Taman Wisata Alam Laut dan pulau-pulau kecil eksotik Teluk Kupang didukung Pulau Semau dan Pulau Kera, Kawasan Taman Wisata Alam Laut Gugus Pulau Teluk Maumere dan pulau kecil sekitarnya Kawasan Taman Wisata Alam Laut Tujuh Belas Pulau Riung;
  3. Kawasan pariwisata budaya: Kawasan atraksi Pasola; Kawasan prosesi Jumat Agung Larantuka; Kawasan perburuan ikan paus Lamalera; Kawasan Kampung Adat Bena, Koanara, Tarung, Laitarung, Boti, Namata, Tamkesi; Kawasan Homo Florencis Liangboah, Situs arkeologi Olabula dan Kawasan atraksi seni budaya;
  4. Kawasan Pariwisata Alam Perairan: KKD SAP Selat Pantar dan Laut Sekitarnya di Kabupaten Alor;

Pemerintahan yang baik (good governance) merupakan isu dan cita-cita dalam sebuah pengelolaan administrasi publik dewasa ini. Tuntutan ini merupakan hal yang wajar dan sudah seharusnya direspon dan diwujudkan oleh Pemerintah dengan melakukan perubahan-perubahan yang terarah untuk mewujudkan pemerintahan yang baik. Sesuai dengan tugas pokoknya dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur berupaya mewujudkan optimalisasi siklus manajemen kepegawaian yang teratur dan terarah dalam upaya meningkatakan akuntabilitas dan mengoptimalisasikan proses penyelesaian tugas pokok dan fungsi secara berkesinambungan, terinci, terukur serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku.

Saat ini Pemerintah Provinsi NTT dipimpin Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Viktor Bungtilu Laiskodat dan Josef Adreanus Nae Soi, dengan Visi Pemerintah Provinsi NTT Tahun 2018–2023 yaitu “NTT Bangkit Mewujudkan Masyarakat Sejahtera Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Visi Pemerintah Provinsi NTT tersebut diikuti  dengan Misi  Pemerintah Provinsi NTT Tahun 2018–2023. Terdapat  5 (lima) misi yang diemban, yaitu :

  1. Mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil.
  2. Membangun NTT sebagai salah satu gerbang dan pusat pengembangan pariwisata nasional (Ring of Beauty).
  3. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas Infrastruktur untuk mempercepat pembangunan.
  4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
  5. Mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Penjabaran visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Tahun 2018-2023 merupakan adalah rencana pembangunan lima tahunan periode keempat atau periode terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi NTT 2005-2025. Karena itu, RPJMD NTT 2018-2023 harus diarahkan untuk memastikan sampai sejauhmana tujuan dan sasaran RPJPD NTT 2005-2025 telah tercapai. Tujuan akhir pembangunan NTT sebagaimana tercantum dalam RPJPD NTT 2005-2025 adalah mewujudkan NTT yang lebih maju, mandiri, adil, makmur dan bermartabat.

Untuk informasi lebih lanjut tentang pemerintahan Provinsi NTT, silakan kunjungi: