Pengelola Kawasan

Otoritas Pengelola Kawasan Konservasi Daerah
Selat Pantar dan Laut Sekitarnya

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT sebagai suatu organisasi yang bertanggung jawab melaksanakan sebagian tugas pemerintahan di sektor kelautan dan perikanan yang mampu mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah sebagaimana digariskan dalam RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur 2018 – 2023.  Dalam dukungannya untuk mencapai vimisi tersebut di atas, salah satunya adalah berperan dalam pencapaian Misi   kedua yakni   membangun   NTT   sebagai salah   satu   gerbang   dan   pusat pengembangan pariwisata nasional (ring of beauty). Wilayah perairan Provinsi NTT yang luas yang kewenangan pengelolaannya 0 – 12 Mil, memiliki keanekaragaman sepesies kharismatik dan langka serta ekosistem terumbu karang, mangrove dan lamun yang luas dengan ditunjang hamparan pasir putih yang indah merupakan elemen potensial dalam pengembangan pariwisata bahari dengan pendekatan kewilayahan melalui tourism estate akan menjadi penggerak utama (prime mover) kemajuan ekonomi NTT. Pariwisata Estate in The Ring Of beauty yang dimaksudkan adalah seperti tertera pada gambar di bawah ini:

Berkaitan dengan hal itu, untuk melaksanakan program-program pembangunan kelautan dan perikanan yang tertuang dalam Renstra, Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah membantu Gubernur dalam melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah di bidang kelautan dan perikanan.

Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT secara berjenjang, terkoordinasi, terdistribusi, efisien dan efektif, diatur melalui Peraturan Gubernur (Pergub) Nusa Tenggara Timur Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur yang mengatur uraian tugas dalam struktur organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT. Guna mendukung tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT maka tahun 2019 telah dibentuk Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan pada 7 (Tujuh) Wilayah. Pembentukkan tersebut berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur  Nomor 32 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta  Tata Kerja Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT Wilayah Kabupaten Alor merupakan satu dari 7 (tujuh) cabang Dinas pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT. Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Kabupaten Alor pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi di wilayah kerjanya berupa Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) dan Konservasi Perairan, Pengelolaan Pesisisr dan Pulau Pulau Kecil serta Ruang Laut Sampai 12 Mil di Kabupaten Alor. Selain mempunyai tugas tersebut,  KCDKP Prov. NTT Wilkab. Alor juga melaksanakan tugas sebagai  Satuan Unit Organisasi Pengelola (SUOP) Kawasan Konservasi Daerah (KKD) Suaka Alam Perairan (SAP) Selat Pantar dan Laut sekitarnya. Kawasan Konservasi ini mempunyai Luas 276,693.38 hektar atau sekitar 3/4 luas wilayah Perairan Laut Kabupaten Alor, dan telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35/KEPMEN-KP/2015.

Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT Wilayah Kabupaten Alor Selaku Satuan Unit Oroganisasi Pengelola (SUOP) Kawasan Konservasi Daerah (KKD) SAP Selat Pantar dan Laut Sekitarnya merupakan unit pelaksana teknis yang bertanggungjawab dalam pengelolaan di dalam KKD sebagai kepanjangan tangan dari Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Timur yang bertugas  dan bertanggung jawab dalam mengawasi dan mengatur di dalam zona-zona KKD, meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai konservasi, mendorong aktivitas dan berkelanjutan, dan meningkatkan manfaat-manfaat ekonomi yang dihasilkan melalui upaya konservasi bagi masyarakat lokal. Selain itu juga melaksanakan tugas sesuai yang diatur dalam Pasal 36 ayat 1 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31/PERMEN-KP/2020 Tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi.

Mengelola dan melindungi kawasan konservasi perairan seluas 276.693,38 hektar secara berkelanjutan memerlukan modal yang sangat besar dan berusaha, yang tidak mungkin dicapai jika hanya bergantung kepada pemerintah semata. Karena itulah, salah satu strategi yang dilaksanakan untuk memastikan pembangunan KKD adalah melalui kemitraan yang saat ini telah berjalan bersama beberapa pemangku kepentingan untuk mendukung pengelolaan KKD SAP Selat Pantar dan Sekitarnya, agar memberikan dampak bagi kehidupan masyarakat. Kegiatan Utama yang dilaksanakan adalah: Co Management Pengembangan KKD SAP Selat Pantar & Laut Sekitarnya sebagai Kawasan Baru Pariwisata Estate Pendukung Ring Of Beauty
di Provinsi 
NTT  yang telah di mulai pelaksanaanya tanggal 1 Agustus 2021.

Visi

Wujudkan Sektor Kelautan dan Perikanan Yang Mandiri, Maju, Kuat Berbasis Desa, Adat, dan Agama Didukung SDM yang Berkompeten Serta Iptek yang Inovatif dan Bernilai Tambaj, Untuk Mencapai Kesejahteraan Masyarakat di Negeri 1.000 Moko, Surga di TImur Matahari

 

Misi

  1. Meningkatkan Regularitas, Penyederhanaan Prosedur, Pelayanan Jasa Perikanan dan Kelautan Kepada Masyarakat Sesuai Dengan Standar Pelayanan
  2. Meningkatkan Kedaulatan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Berkelanjutan Melalui Kemandirian dan Stabilitas Usaha Kelautan dan Perikanan serta Produksi Perikanan (tangkap dan budidaya) Berbasis Pengelolaan Sumber daya Ikan Berkelanjutan dan Kesejahteraan Masyarakat
  3. Meningkatkan Pengelolaan dan Pemanfaatan Potensi Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil serta Kawasan Konservasi Perairan Daerah Selat Pantar dan Laut Sekitarnya di Kabupaten Alor Sebagai Destinasi Pariwisata Bahari (Pariwisata Alam Perairan), Perikanan, Penelitian, Pendidikan, Transportasi Perairan, Pemanfaatan Air Laut Sebagai Energi, Ritual Adat dan Budaya, Pendirian dan / Penempatan Bangunan Laut yang Terkoneksi Dengan Kawasan Darat Berbasis Desa, Adat, dan Agama;
  4. Meningkatkan Kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparat dalam Menerima dan Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Kabupaten Alor
  5. Meningkatkan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Alor dan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) Republik Indonesia 537 dan WPP RI 714 pada Perairan 0-12 mil di Kabupaten Alor
  6. Memberikan Kontribusi Nyata dalam Pelaksanaan Pembangunan Melalui Pelayanan Jasa Konservasi dan Pengawasan SDKP

 

Struktur Organisasi