Kantor Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan (KCDKP) Provinsi Nusa Tenggara Timur Wilayah Kerja Kabupaten Alor  bertugas membantu Kepala Dinas melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi di wilayah kerjanya berupa Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) dan Konservasi Perairan, Pengelolaan Pesisisr dan Pulau Pulau Kecil serta Ruang Laut Sampai 12 Mil di Kabupaten Alor. Selain mempunyai tugas tersebut,  KCD KP Prov. NTT Wilkab. Alor juga melaksanakan tugas sebagai Satuan Unit Organisasi Pengelola (SUOP) Kawasan Konservasi Daerah (KKD) Selat Pantar dan Laut sekitarnya. Kawasan Konservasi ini mempunyai Luas 276,693.38 hektar atau sekitar 3/4 luas wilayah Perairan Laut Kabupaten Alor, dan telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35/KEPMEN-KP/2015.

Guna meningkatkan daya guna Perikanan dan Kelautan di Kabupaten Alor, maka sesuai kewenangannya, maka Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT Wilayah Kabupaten NTT membuat satu kegiatan yang bisa mengakomodir semua Tupoksinya. Dikarenakan KKD SAP Selat Pantar dan Laut sekitarnya di Kabupaten Alor berbatasan langsung dengan 100 Desa/Kelurahan dari 110 Desa/Kelurahan Pesisir, maka kegiatan lebih terfokus pada KKD yang ada dengan tetap melibatkan 10 Desa/Kelurahan Pesisir yang Ada. 

Pengelola KKD SAP Selat Pantar dan Laut Sekitarnya mulai berbenah dengan melakukan berbagai kegiatan. Antara lain:
  1. Kegiatan KCD Mengajar dan sosialisasi baik secara langsung maupun melalui daring ataupun menggunakan media social seperti Facebook, Youtube, Twitter dan Instagram. Kegiatan ini memberikan gambaran mengenai Tugas dan Fungsi Cabang Dinas, SUOP KKPD, Pengawasan, Pemanfaatan Ruang Laut sampai 12 Mil, dan Pengembangan Kawasan Konservasi  Daerah (KKD) SAP Selat Pantar dan Laut Sekitarnya di Kabupaten Alor dalam satu Grand Design. Kegiatan ini diharapkan dapat Meningkatkan Pemahaman Masyarakat dan Stake Holder mengenai Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) Selat Pantar dan Laut Sekitarnya di Kabupaten Alor sebagai Satu-satunya KKPD di Provinsi NTT yang sudah ditetapkan (Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2015) dan memiliki Prospek yang sangat baik untuk dijadikan Destinasi Pariwisata Alam Perairan dan Perikanan terkoneksi dengan Kawasan Wisata Darat berbasis Desa, Adat dan Agama di Kabupaten Alor serta merupakan Surga tersembunyi yang mampu menghasilkan Pendapatan Asli Daerah.
  2. Fasilitasi Pelibatan Masyarakat Lokal, Tradisional dan Masyarakat Hukum Adat dalam Kegiatan Pengembangan Pariwisata Alam Perairan dan Desa Wisata Bahari dalam Kawasan SAP Selat Pantar dan Laut Sekitarnya di Kab. Alor. Keterlibatan Unsur Pemerintah Desa melalui Masyarakat Lokal, Tradisonal dan Hukum Adat, Bumdes, Karang Taruna, Lembaga Konservasi Desa dan Lembaga Agama seperti Pemuda Gereja, Remaja Masjid di dalam pengelolaan KKPD SAP Selat Pantar dan Laut Sekitarnya demi meningkatkan tingkat perekonomian masyarakat Desa. Masyarakat melalui Desa akan menyampaikan Rencana Kegiatan Pengembangan KKPD Selat Pantar dan Laut Sekitarnya ke SUOP dan bila sudah Sesuai dengan Rencana Pengembangan Zonasi (RPZ) KKD maka bisa dimasukkan dalam RPJM Desa.
  3. Pengusulan 22 Desa/Kelurahan sebagai Desa Wisata Bahari (Dewi Bahari) berbasis Desa, Adat dan Agama Di Kawasan Konservasi Daerah (KKPD) Selat Pantar dan Laut Sekitarnya di Kabupaten Alor yang terkoneksi dan menjadi pendukung Destinasi Pariwisata Alam Perairan dan Perikanan di KKPD SAP Selat Pantar dan Laut sekitarnya.
  4. Koordinasi, Pengembangan Jaringan Konservasi Perairan, Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) Suaka Alam Perairan (SAP)  Selat Pantar dan Laut Sekitarnya dan Pemanfataan  Ruang Laut Sampai 12 Mil di Kabupaten Alor.
  5. Dukungan Pelayanan Kegiatan Pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah (KKD) Selat Pantar dan Laut Sekitarnya dan Perizinan Ruang Laut Sampai 12 Mil di Kabupaten Alor  dengan menyediakan  Pelayanan Publik  yang dilaksanakan Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT Wilayah Kabupaten Alor  Selaku Satuan Unit Organisai Pengelola (SUOP) KKD SAP Selat Pantar dan Laut Sekitarnya sesuai dengan Undang-Undang  Nomor 25 Tahun 2009  dengan dukungan.
  6. Melaksanakan pendataan dan pembinaan pada 32 Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) Perikanan dan Kelautan di Provinsi NTT di Kabupaten Alor.
  7. Memfasilitasi Perizinan Kapal Perikanan (Pengukuran dan Penerbitan BPKP/TDKP), SIUP Perikanan, SIUP Pemasar/Pengumpul, SIPI, SIPI Andon, TDPI di Kabupaten Alor.
  8. Fasilitasi Perizinan melalui Kerjasama dan pelayanan home to home pada Nelayan, Pembudidaya, Pemasar dan Pengumpul.
  9. Memfasilitasi Bantuan Rumput Laut pada 1450 Pembudidaya Rumput Laut di Kabupaten Alor.
  10. Melakukan Pengawasan pada Wilayah 0 – 12 Mil bekerja sama Posal Pulau Alor, Polairud Polres Alor, Satpol PP Kab. Alor, DKP Kab. Alor, WWF Indonesia, Yayasan TAKA dan Pokmaswas.
  11. Melaksanakan Pengeluaran Surat Keterangan Asal (SKA) sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 7 Tahun 2020 dengan melaksanakan Penarikan Retribusi bagi seriap Hasil Perikanan yang akan dibawa keluar dari Kabupaten Alor keluar Provinsi NTT.