Aturan dan Regulasi

Sekilas Aturan dan Regulasi

Kawasan konservasi Daerah (KKD) Suaka Alam Perairan (SAP) Selat Pantar dan Laut Sekitarnya merupakan salah satu Kawasan konservasi laut seluas 276.693,38 ha. Yang telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35/KEPMEN-KP/2015 tentang Kawasan Konservasi Selat Pantar dan Laut Sekitarnya di Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur.  Dalam bagian dari upaya untuk mewujudkan pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah KKD SAP Selat Pantar dan Laut Sekitarnya secara berkelanjutan, serta agar perlindungan terhadap lingkungan di KKD SAP Selat Pantar dan Laut Sekitarnya dapat diselenggarakan secara jangka panjang. Semua orang dan badan hukum yang memasuki Kawasan harus dan wajib mematuhi Aturan, Tata perilaku yang berlaku dan yang berlangsung.

Pengelolaan KKD adalah tanggung jawab langsung dari Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT wilayah Kabupaten Alor. Pengelolaan KKD SAP Selat Pantar dan Laut Sekitarnya, dikelola dengan kerangka kolaboratif Bersama multipihak untuk mencapai visi Pemerintah Provinsi NTT yakni mewujudkan “NTT Bangkit Menuju Sejahtera Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia”

Dengan demikian, ekosistem laut  yang beranekaragam dan lautan yang kaya di perairan KKD SAP Selat Pantar dan Laut Sekitarnya dapat terus mendukung pemanfaatan perikanan dan pariwisata secara berkelanjutan, serta mata pencaharian dan perekonomian masyarakat yang bergantung padanya.

Mohon pelajari Aturan dan Regulasi yang mendasari pengelolaan dan pemanfaatan berkelanjutan dalam KKD SAP Selat Pantar dan Laut Sekitarnya, semua pengunjung  KKD SAP Selat Pantar dan Laut Sekitarnya, perlu memperhatikan serta wajib mematuhi aturan – aturan dibawah ini.

Wisatawan dan Pengunjung wisata alam perairan

Wisatawan dan pengunjung yang melakukan kunjungan ke Kawasan wajib mengisi formulir pendaftaran wisatawan dan melampirkan foto copy identitas yang masih berlaku.

Kapal

Kapal yang hendak melakukan kegiatan wisata alam perairan di dalam Kawasan wajib memiliki dokumen kapal dan melaporkan kegiatannya ke SUOP Kawasan.

Zonasi

Zonasi merupakan bagian dalam pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah (KKD) Suaka Alam Perairan (SAP) Selat Pantar dan Laut Sekitarnya dalam strategi meningkatkan kunci untuk meningkatkan pengelolaan dalam monitoring sumberdaya laut di KKD Suaka Alam Perairan (SAP) Selat Pantar dan Laut Sekitarnya. Pada Suaka Alam Perairan (SAP) Selat Pantar dan Laut Sekitarnya ini memiliki zona – zona dengan aturan terkait yang diperbolehkan pada aktivitas tertentu, larangan beberapa aktivitas ataupun aktivitas apa saja yang diperlukan perizinan pada pihak pengelola

  • Zona Inti

Zona merupakan wilayah perlindungan mutlak habitat dan populasi ikan, pelestarian, 2 pemulihan dan area recovery/ Rehabiltasi alami ekosistem beserta habitat dan populasi biota perairan laut dan pesisir pantai. Zona ini memiliki tipe ekosistem khas sebagai keterwakilan tipe ekosistem serta memiliki keanekaragaman jenis yang tinggi, endemik, langka, terancam punah dan dilindungi. Memiliki kenekaragaman hayati yang tinggi, gejala alam dan fenomena alam. Zona ini merupakan bagian kawasan yang berada relatif jauh dengan akses yang minimum.

  • Zona Parlindungan

Zona Perlindungan ditetapkan sesuai dengan luasan karakter fisik dan bioekologis, dilakukan sebagai zona perlindung perikanan. Zona perlindungan KKPD Kabupaten Alor merupakan bagian dari KKPD Kabupaten Alor yang karena letak, kondisi dan potensinya mampu mendukung kepentingan perbaikan/rehabilitasi, pelestarian pada zona inti dan zona pemanfaatan. Zona ini membatasi secara ketat berbagai macam kegiatan serta merupakan area rehabilitasi (recovery) secara alami, terutama untuk terumbu karang yang mengalami kerusakan dan dalam tahap perbaikan/recovery. Kegiatan yang diperbolehkan adalah wisata bahari (snorkling, penyelaman/scuba diving) dan perahu kaca untuk melihat 126 keindahan bawah laut dan penelitian.

  • Zona Permanfaatan dan Pariwisata

Zona pemanfaatan pariwisata merupakan bagian Kawasan konservasi Perairan Daerah (KKPD) Kabupaten Alor yang karena letak, kondisi dan potensi alamnya dimanfaatkan untuk perlindungan dan pelestarian habitat dan populasi ikan, kepentingan pariwisata dan kondisi/jasa lingkungan lainnya, penelitian dan pengembangan serta Pendidikan.

Unduh Dokumen

Kemitraan dan Permanfaatan

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 21 Tahun 2015 tentang Kemitraan Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan. Salah satu ketentuan mengamanatkan dalam pengelolaan kawasan konservasi perairan, Kementerian/Pemerintah Daerah dapat melibatkan masyarakat melalui kegiatan kemitraan. hal ini juga bentuk upaya yang sinergi dan didasarkan pada bentuk-bentuk kolaborasi yang konkret diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi KKD untuk mewujudkan efektivitas pengelolaan kawasan perairan nasional.  Kerja sama dengan mitra sangat diperlukan untuk mengoptimalkan dan meningkatkan efektivitas dalam pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah (KKD) Suaka Alam Perairan (SAP) Selat Pantar dan Laut Sekitaranya. 

Pemanfaatan kawasan konservasi perairan tersebut dilakukan dengan skema kemitraan antara masyarakat dengan pengelola kawasan sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (PerMen-KP) No. 47 Tahun 2016 tentang Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan. Sementara itu PerMen-KP No. 21 Tahun 2015 tentang Kemitraan menetapkan bahwa pengaturan kawasan konservasi perairan oleh pemerintah provinsi diatur lebih lanjut dengan peraturan gubernur.  Anda dapat membaca  Pergub Kemitraan dan Permanfaatan di  pada pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah (KKD) Suaka Alam Perairan (SAP) Selat Pantar dan Laut Sekitaranya

20. PERGUB KEMITRAAN PADA KKP PROVINSI NTT.pdf

 

Satwa yang Dilindungi

Ada delapan biota laut yang termasuk dalam kategori dilindungi penuh yang merupakan biota laut yang terancam punah, langka endemik, dan mengalami penurunan populasi secara drastis. Delapan biota laut yang termasuk dalam kategori “Dilindungi Penuh”, yakni dugong (Dugong dugong), ikan hiu paus (Rhincodon typus), ikan pari manta (Manta sp), ikan pari gergaji (Pristis sp), kima (Hippopus sp), lumba-lumba (Cetacean ), Paus (Cetacean), dan penyu (Testudinata).

Memberi Makan atau Hewan laut lainnya

Memberi makan ikan dapat merusak kesimbangan ekosistemnya karena akan mengalihkan ikan dari sumber makanan alaminya. Ikan yang terlalu sering diberi makan akan membuatnya tergantung terhadap manusia sebagai sumber makanan, dan lupa pada alga atau plankton sebagai sumber makanan alami mereka. Dengan jumlah alga dan plankton yang berlebih, maka ekosistem terumbu karang akan mati karena ketidakseimbangan ekosistem. Ketika makanan tidak diberikan dan ikan sudah lupa pada sumber makanan alaminya, mereka perlahan akan mati. Jika ikan mati, maka berkuranglah keanekaragaman hayati yang ada di sebuah lokasi penyelaman. Ikan lebih besar yang memangsa ikan kecil pun akan terganggu rantai makanannya akibat kurangnya sumber makanan alami mereka.

Secara alamiah, ikan yang hidup di laut bisa mencari makananannya sendiri tanpa harus diberi makan karena laut penuh dengan sumber nutrisi. Memberi makan ikan tak hanya berbahaya bagi ikan dan terumbu karang, tapi juga untuk yang memberi makan ikan itu sendiri. Penyelam misalnya. Memberi makan ikan bisa menumpulkan rasa takutnya terhadap manusia dan lebih agresif mendekat.

Bila ikan kecil berkerumun di sekitar penyelam akibat diberi makan, ternyata ini bisa sangat berbahaya sekali. Ikan yg berkerumun dapat memancing ikan yg lebih besar sebagai predatornya. Bukan tidak mungkin predator yang lapar dapat menyerang penyelam.

Unduh Dokumen

Pelanggaran dan Kejahatan Perikanan

Tindak pidana perikanan berdasarkan Pasal 103 UU Perikanan dibedakan dalam dua kategori, yaitu kejahatan dan pelanggaran. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, Pasal 85, Pasal 86, Pasal 88, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93 dan Pasal 94 adalah kejahatan sedangkan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97, Pasal 98, Pasal 99 dan Pasal 100 adalah pelanggaran.

Metode Perikanan Lainnya

Metode penangkapan ikan adalah metode yang digunakan untuk menangkap ikan yang terdiri dari tangkap tangan, tombak, jaringan rawai dan jebakan ikan. Istilah ini tidak hanya ditujukan untuk ikan, tetapi juga untuk penangkapan hewan air lainnya seperti mollusca, cephalopoda dan invertebrata lainnya yang bisa dimakan.

Penjaringan ikan memiliki dampak ekologis yang berbahaya ketika seluruh atau sebagian dari jaring hilang di laut dan menjadi jaring hantu. Jaring hantu akan melayang di perairan mengikuti arus air dan memerangkap satwa laut, atau dimakan satwa laut yang besar karena terlihat seperti ubur – ubur dan mengganggu sistem pencernaan nya. Jika jaring ikan terbuat dari plastik, jaring itu akan bertahan di laut selama ratusan tahun.

Jebakan ikan berkembang secara independen di berbagai budaya yang memiliki bentuk yang bervariasi. Umumnya ada dua jenis jebakan, yaitu permanen dan semi permanen. Jebakan ditempatkan di perairan dan memiliki umpan untuk menarik perhatian hewan laut. Jebakan diperiksa secara berkala untuk mengambil hewan yang terperangkap.

Metode penangkapan ikan lainnya seperti penggunaan listrik, pengerukan, pemompaan, sonar umpan cahaya, dan sebagainya.

Metode penangkapan ikan yang merusak seperti pukat dasar laut, menggunakan bahan peledak, sianida, racun ikan dan muroami. 

Budi daya Perikanan

Budi Daya Mutiara: Budi daya mutiara hanya diperbolehkan untuk dilakukan di dalam Sub-zona Akuakultur dan Perikanan Berkelanjutan setelah memenuhi semua persyaratan dan perizinan.

Budi Daya Ikan: Budi daya ikan dengan menggunakan kandang atau jaring hanya diperbolehkan di Sub-zona Akuakultur dan Perikanan Berkelanjutan setelah memenuhi semua persyaratan dan perizinan.

Unduh Dokumen

Merusak Karang

Dilarang melakukan perusakan karang dalam bentuk apapun. Termasuk kerusakan yang disebabkan oleh injakan atau berjalan pada karang dan terumbu karang, memotong, memindahkan atau menghilangkan karang, kerusakan akibat perahu atau jangkar terhadap terumbu karang, grafitti, merusak atau menulis di karang,atau kegiatan-kegiatan lain yang dapat menyebabkan kerusakan atau kehancuran karang.

Unduh Dokumen

Mengambil Terumbu Karang

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memindahkan dan/atau mengambil terumbu karang, baik hidup atau mati, adalah dilarang.

Unduh Dokumen

Menebang Mangrove

Dilarang memotong atau menebang mangrove. Pembabatan pohon di pinggir laut atau mangrove itu tertuang dalam pasal 50 Undang-Undang (UU) Kehutanan, dan diatur masalah pidananya pada pasal 78 dengan ancaman 10 tahun penjara.

Menambang Pasir

Dilarang menambang pasir dari pantai, dasar laut dan atau lokasi lainnya untuk digunakan di dalam manufaktur atau konstruksi.